LATAR BELAKANG
MASALAH
Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya
sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah
pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia.
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan
kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri
atas pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya
pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat penunjangnya,
struktur pendidikan dan tenaga kependidikan
Berangkat dari definisi di atas maka dapat
difahami bahwa secara formal sistem pendidikan indonesia diarahkan pada
tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban
bangsa Indonesia yang bermartabat. Namun demikian, sesungguhnya sistem
pendidikan indonesia saat ini tengah berjalan di atas rel kehidupan
‘sekulerisme’ yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan peranan agama dalam
pengaturan urusan-urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam
penyelenggaran sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah dalam hal ini berupaya
mengaburkan realitas (sekulerisme pendidikan) yang ada sebagaimana terungkap
dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan,
“Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap,
serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap
kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”
BAB II
PERMASALAHAN
Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa
pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan
dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain.
Aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi
sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan,
begitupun sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks
menunjukan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang
saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian
input-proses-output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya
tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang layak oleh berbagai
stakeholder yang terkait.
2.1 Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu
Sub-Sistem
Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, maka
keterkaitan pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukan sebagai
berikut:
Pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di
tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap
penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya
yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh
rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat
diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar
saja.
Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial yang
berlandasakan sekulerisme telah menyuburkan paradigma hedonisme (hura-hura),
permisivisme (serba boleh), materialistik (money oriented), dan lainnya di
dalam kehidupan masyarakat. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam
pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat saat ini lebih kepada tujuan
untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka (yang
tidak dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian (shaksiyah) yang utuh
berdasarkan pandangan syari’at islam). Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas
No.20/2003 pasal 3 yang menunjukan paradigma pendidikan nasional, dalam bab VI
menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang membedakan antara
pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
Ketiga, berlangsungnya kehidupan politik yang
oportunistik telah membentuk karakter politikus machiavelis (melakukan segala
cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk
dalam perumusan kebijakan pendidikan indonesia. Perumusan Rancangan
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang sudah berlangsung sejak
2004 dinilai oleh pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit (TIB) Revrisond
Bashwir sebagai agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh
negara-negara donor lewat Bank Dunia.
Demikianlah uraian problematika pendidikan nasional yang ditinjau dari
eksistensinya sebagai suatu sub-sistem (sistem cabang) ternyata erat kaitannya
dengan pengaruh dari sub-sistem yang lain (ekonomi, politik, sosial-budaya,
ideologi, dsb). Sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari
penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia saat ini.
2.2 Permasalahan Pendidikan Sebagai
Sebuah Sistem Kompleks
Dalam
kaitan pendidikan sebagai suatu sistem, maka permasalahan pendidikan yang saat
ini tengah berkembang diantaranya tergambar dengan pemerataan sebagai berikut, Oleh
karena itu, berdasarkan pemerataan di atas maka masalah pendidikan nasional
dapat diuraikan sebagai berikut:
2.2.1 Pemerataan Pendidikan
1. Keterbatasan
Aksesibilitas dan Daya Tampung
Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang
baru dicanangkan oleh pemerintahan Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan
target tuntas pada tahun 2005, namun kemudian karena terjadi krisis pada tahun
1997-1999 maka program ini diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran program ini
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP No.7/2005
adalah dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perbandingan
antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk
kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada
tahun 2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada tahun 2009. Sedangkan target
Direktorat SMP, Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 95% pada tahun 2008
yang artinya 1,9 juta anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK SMP baru
mencapai 85,22% yang menunjukan adanya selisih 9,78% dari target 95% sehingga
perlu adanya pencapaian kenaikan rerata APK sebesar 3,26% pada setiap tahunnya.
Tahun 2006 ditargetkan adanya kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13-15 tahun
harus tertampung di jenjang SLTP/ Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun,
UPI 2006).
Berkaitan dengan pencapaian APK dan APM, hingga tahun 2003 secara nasional
ketercapaiannya ternyata masih rendah, hal ini didasarkan pada indikator: (1)
anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan (usia 7-15) sekira 693.700
orang atau 1,7%, (2) putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang
pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia
7-15 tahun (Pusat Data dan Informasi Depdiknas,2003). Kondisi ini sebenarnya
belum menunjukan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyelesaikan
problematika aksesibilitas pendidikan secara tuntas, karena indikator
angka-angka di atas belum merepresentasikan aksesibilitas terhadap seluruh
warga negara usia sekolah SD dan SMP.
2.2.2. Kerusakan
Sarana/ Prasarana Ruang Kelas
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang
mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kerusakan
sarana dan prasarana ruang kelas dalam jumlah yang banyak, maka bagaimana
mungkin proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif?
Sebagai contoh, problematika yang terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan usulan
yang disampaikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Jumlah sarana/ prasarana sekolah
yang mengalami kerusakan dan segera memerlukan rehabilitasi yaitu, kebutuhan
rehabilitasi SD sebanyak 42.492 ruang kelas, MI sebanyak 6.523 ruang kelas, SMP
sebanyak 6.767 ruang kelas, dan MTs sebanyak 2.729 ruang kelas.
Menurut Kadisdik Jabar Dr. H. Dadang Dally, M.Si (PR,15/07/2005),
berdasarkan catatan beban Provinsi Jabar untuk setiap tahun kebutuhan biaya
menambah dan merehabilitasi bangunan SD/MI saja butuh dana sebesar Rp 251
miliar, terdiri dari penambahan ruang kelas sebanyak 792 ruang senilai Rp 31,6
miliar, rehab total ruang kelas sebanyak 4.317 ruang senilai Rp 129,5 miliar
dan rehabilitasi sedang ruang kelas sebanyak 6.045 sebesar Rp 90,6 miliar.
Kemudian kebutuhan biaya untuk mencegah dan menanggulangi DO pada tingkat SD/MI
sebesar Rp 149,8 miliar. Dengan demikian untuk biaya pembangunan dan
rehabilitasi ditambah penanggulangan drop out SD/MI saja setiap tahunnya mencapai
Rp 410 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran pemerintah untuk pembangunan
pendidikan di Jabar hanya mampu untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. Adapun
kemampuan daerah-daerah untuk pembangunan bidang pendidikan setiap tahunnya
hanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 25 miliar, anggaran tersebut hanya akan
menjangkau kebutuhan minimal.
2.2.3. Kekurangan Jumlah Tenaga Guru
Guru sebagai pilar penunjang terselenggarannya suatu sistem pendidikan,
merupakan salah satu komponen strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian
oleh negara. Misalnya dalam hal penempatan guru, bahwa hingga sekarang ini
jumlah guru dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat
kurang.
sebagai contoh dalam lingkup Jawa Barat saja menurut Drs. H. Iim Wasliman,
M.Pd., M.Si. (Kadisdik Jabar tahun 2002) bahwa kondisi minimnya jumlah guru
dibandingkan kebutuhan yang ada sudah sering dilontarkan. Bukan hanya di
tingkat daerah, tapi juga telah menjadi persoalan nasional. Di Jawa Barat
sendiri, masih dibutuhkan sekira 64 ribu guru guna mengisi kekurangan di
sekolah-sekolah. Dengan perincian, 40 ribu guru untuk sekolah dasar (SD), 18
ribu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 6 ribu untuk sekolah
menengah umum (SMU), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kurangnya jumlah guru
ini jelas merupakan persoalan serius karena guru adalah ujung tombak
pendidikan. Kekurangan tersebut membuat beban guru semakin bertumpuk sehingga
sangat berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan.
2.3
Pengelolaan dan Efisiensi
Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokan
berdasarkan tiga hal yaitu:
2.3.1. Kinerja dan
Kesejahteraan Guru Belum Optimal
Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh
pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan
pendidik. Berdasarkan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 sampai
dengan 16 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban diantaranya, bahwa hak guru
dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas
untuk meningkatkan kompetensi, berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi,
fungsional, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, serta berbagai
maslahat tambahan kesejahteraan.
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya
kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru
Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru
menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata
guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru
honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan
seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan.
Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi
tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan
sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). Permasalahan kesejahteraan guru
biasanya akan berimplikasi pada kinerja yang dilakukannya dalam melaksanakan
proses pendidikan.
Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam
penyelenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan
menjadi seorang guru juga diharapkan dapat memperoleh kompensasi yang layak
untuk kebutuhan hidup. Dalam hal tunjangan, sudah selayaknya guru mendapatkan
tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat
peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu
generasi.
2.3.2 Proses Pembelajaran Yang Konvensional
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah
menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini
dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan dana, serta
kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif.
Dalam PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam
pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan, bahwa proses
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan,
penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.
Sudah selayaknya profesi sebagai seorang pendidik
membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik secara intelektual-akademik,
sosial, pedagogis, dan profesionalitas yang kesemuanya berlandaskan pada sebuah
kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai
pendidik senantiasa dapat mengembangkan model-model
pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan.
3. Jumlah dan Kualitas Buku Yang
Belum Memadai
Ketersediaan
buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat
penting dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana
dalam PP No 19/2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang Standar Sarana dan
Prasarana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 1).
Secara
teknis, pengadaan buku pelajaran di sekolah tidak lagi boleh dilakukan oleh
sekolah dengan menjual buku-buku kepada siswa secara bebas, melainkan harus
sesuai dengan buku sumber yag direkomendasikan oleh pemerintah. Dalam tahun
2007 ini, pemerintah melalui Ketua Satker Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi (PKPS) Dana BOS buku 2007 akan dicairkan karena dana BOS buku tahun
2006 sudah terserap semuanya. Meski dalam pelaporan serapan dana BOS buku 2006
belum masuk semua ke Satker PKPS BBM tingkat kabupaten/kota. Unit cost untuk
setiap siswa dari BOS buku ini Rp 22.000 yang diperuntukkan untuk membeli satu
buah jenis buku. Jadi kalau dijumlahkan dana BOS buku, baik untuk siswa tingkat
SD maupun SMP sekitar Rp 131,088 miliar lebih. Selain itu, buku yang dibeli
juga harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 11 Tahun 2005. Jumlah
penerbit yang telah mendapatkan sertifikat dan sesuai menurut Permendiknas No.
11 Tahun 2005 sebanyak 98 penerbit dan ratusan judul buku. Ke-98 penerbit
tersebut jika dirinci, untuk penerbit buku matematika sebanyak 31 penerbit,
bahasa Indonesia sebanyak 45 penerbit, dan bahasa Inggris sebanyak 22 penerbit
(www. Klik-galamedia.com,
08 Februari 2007).
2.3.4. Penyelenggaraan Otonomi
Pendidikan
Pemerintah
telah menetapkan kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu pada UU
No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang
menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan
hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana
secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan
hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2.3.5 Keterbatasan Anggaran
Ketersediaan anggaran yang memadai dalam
penyelenggaran pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan
tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang
Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan
bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) (ayat 1).
Permasalahan lainnya yang juga
penting untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah untuk berupaya
merealisasikan anggaran pendidikan 20% secara bertahap karena pemerintah tidak
memiliki kemampuan untuk mengalokasikan 20% secara sekaligus dari APBN/APBD.
Padahal kekayaan sumber daya alam baik yang berupa hayati, sumber energi,
maupun barang tambang jumlahnya melimpah sangat besar. Tetapi karena selama ini
penanganannya secara kapitalistik maka return dari kekayaan tersebut malah
dirampas Oleh para ahli pemilik modal.
2.3.5. Mutu SDM
Pengelola Pendidikan
Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya
seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara
langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya mutu
dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat
keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga adaptasi dam
sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga
akan berjalan lamban. Dengan memahami kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan
nasional yang berlandaskan sekulerisme, maka standar pengelolaan pendidikan
secara nasionalpun akan sejalan dengan sekulerisme tersebut, semisal adanya
mekanisme MBS dan Otonomi PT sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan
implementasi dari otonomi pendidikan.
2.4
Relevansi pendidikan
2.4.1. Belum Menghasilkan Life Skill
Yang Sesuai
Dalam kaitannya dengan life skill yang
dihasilkan oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan, maka
berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana dalam pasal 13 bahwa:1) kurikulum untuk
SMP/MTs/ SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain
yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan
pendidikan kecakapan hidup. 2) pendidikan kecakapan hidup yang dimaksud
meliputi kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
2.4.2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada
Masyarakat dan Potensi Daerah
Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36
tentang Kurikulum menyebutkan: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan
dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah,
dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a.
peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan
potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan
lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia
kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i.
dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai
kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam pasal 6 yang menyebutkan:1) kurikulum
untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
kewarganegaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika,
jasmani, olahraga dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A,
atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran
membaca dan menulis. Kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.
2.4.3 Belum Optimalnya
Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005
Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan
: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan
pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan
pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB III
PEMECAHAN MASALAH
3.1. Solusi Masalah Mendasar
Penyelesaian
masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Penyelesaian itu
hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang
diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam.
Hal ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah mendasar
diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan,
baik itu masalah aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, pengelolaan
dan efisiensi, hingga kualitas pendidikan
Solusi masalah mendasar itu adalah dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu
secara bersamaan melakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem
ekonomi yang kapitalistik menjadi islami, tatanan sosial yang permisif dan
hedonis menjadi islami, tatanan politik yang oportunistik menjadi islami, dan
ideologi kapitalisme-sekuler menjadi mabda islam, sehingga perubahan sistem
pendidikan yang materialistik juga dapat diubah menjadi pendidikan yang
dilandasi oleh aqidah dan syariah islam sesuai dengan karakteristiknya.
Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam perbaikan aspek formalitas, yaitu
dengan dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang berbasiskan pada konsep
syari’ah islam.
Salah
satu bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem
Pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan
(Syari’ah) Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas
sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal
paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan
struktur kurikulum.
3.2 Solusi Untuk Permasalahan Derivat
Seperti
diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem pendidikan di
Indonesia juga mengalami masalah-masalah cabang, antara lain :
1) Keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung,
2) Kerusakan sarana dan prasarana,
3) Kekurangan tenaga guru,
4) Kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal,
5) Proses pembelajaran yang konvensional,
6) Jumlah dan kualitas buku yang belum memadai,
7) Otonomi pendidikan.
Keterbatasan anggaran
9) Mutu SDM Pengelola pendidikan
10) Life skill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan
11) Pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan
12) Kemitraan dengan DU/DI
Untuk menyelasaikan masalah-masalah cabang di atas, diantaranya juga tetap
tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah mendasar. Sehingga dalam hal
ini diantaranya secara garis besar ada dua solusi yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan
mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara
lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi, dan lainnya.
Dengan demikian, penerapan ekonomi syari’ah sebagai pengganti ekonomi kapitalis
ataupun sosialis akan menyeleraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang
penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada
rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang memberatkan ataupun
diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki sumber dana (capital).
Penerapan sistem politik islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan
memberikan paradigma dan frame politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat
sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai
kepentingan ummat oleh penguasa termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan.
Sehingga bukan malah sebaliknya menyengsarakan ummat dengan memaksa mereka agar
melayani penguasa. Penerapan sistem sosial yang islami sebagai pengganti sistem
sosial yang hedonis dan permisif akan mampu mengkondisikan masyarakat agar
memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban terikat pada hukum-hukum
syari’at sehingga peran mereka dalam mensinergiskan pendidikan di sekolah
adalah dengan memberikan tauladan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan yang
diperoleh siswa di sekolah.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem
pendidikan. Diantaranya:
Secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana
pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil
eksploitasi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik ummat. Dengan
adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahpun dapat menyelesaikan
permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis
kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah baik
untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun menengah (SLTA), bahkan harus
pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga pendidik
sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan
penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan
berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar. Penyusunan kurikulum yang
berlandaskan pada nilai-nilai syari’ah (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Melarang
segala bentuk kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas
dengan menghasilkan lulusan yang mampu menjalani kehidupan dunia dengan segala
kemajuannya (setelah menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi
serta seni baik yang berasal dari islam maupun hadharah ’am) dan mempersiapkan
mereka untuk mendapatkan bagiannya dalam kehidupan di akhirat kelak dengan
adanya penguasaan terhadap tsaqofah islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
3.3 Solusi dari tokoh
Pendidikan
Gurunya adalah putera daerah yang kompeten,
petani/peternak/pengrajin/pengusaha sukses di daerahnya. Pemerintah/ Komunitas
daerah hanya perlu merekrut 2 orang PAEDAGOGE dan PSIKOLOG per Kabupaten untuk
menyusun kurikulum berbasis POTENSI BISNIS di daerah. Perpustakaan difokuskan kepada
pengembangan potensi daerah ini.Dengan begitu, pendidikan atau sekolah benar2
menjadi tempat dimana BUSINESS dilahirkan, dihidupkan dan diimplementasikan
dalam dunia nyata untuk menghidupkan Kesholehan Sosial dan Kesholehan Ekonomi
di Daerah. [Harry Santosa]
Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi dari guru/dosen yang harus
ditingkatkan sebagai insentif dalam proses mengajar serta semakin banyak
sekolah yang mempunyai fasilitas yang memadai tetapi masih terlalu besar poverty
gap antara sekolah di kota dan di desa." Prioritas yang paling
mendesak dilakukan pemerintah saat ini menurut Syamsul adalah perbaikan gaji,
perbaikan kurikulum, perbaikan peraturan/regulasi, dan pendistribusian subsidi
pemerintah yang adil dan menyeluruh. Selain itu kemampuan guru dan dosen
sendiri harus ditingkatkan baik melalui intensive training dan self-learning
seperti research, menulis di jurnal dll. Seharusnya hal-hal seperti inilah yang
harus ditingkatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu para pendidik itu
sendiri. Good educators mean good education dan diharapkan akan
menghasilkan para lulusan yang bermutu dan siap kerja. (Syamsul
Arief Rakhmadani,seorang staff pengajar di INTI College)
Menurut Syamsul yang mengidolakan Mr.Peter O'Donnell salah satu senior
lecturer di Monash University dulu, ada dua hal yang menjadi tantangan
terbesar bagi dunia pendidikan di Indonesia menghadapi era globalisasi dunia
sekarang. Yang pertama adalah
Teknologi. Minimnya pengetahuan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan para
edukator. Saya yakin bahwa banyak guru-guru yang tidak mengetahui adanya
internet sedangkan para murid sudah technology-aware. Yang kedua,
masuknya sekolah plus dengan overseas syllabus. Tantangan ini bisa
berdampak positif dan berdampak negatif, tergantung dari perspektif mana kita
melihatnya. Syllabus dari luar negeri tidak sepenuhnya sempurna
seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, banyak hal-hal yang tidak sesuai
dengan kondisi Indonesia. Tetapi di lain sisi, overseas syllabus
maupun sekolah plus akan memberikan nilai tambah tersendiri dan mungkin akan
menjadikan suatu warning bahwa era globalisasi has truly arrived. Dan
kita berharap pemerintah mempunyai peraturan yang mengatur sekolah plus dan syllabus-nya
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Kunjungan tim yang bersifat sporadis, tidak akan bisa menemukan
permasalahan (pendidikan) penduduk miskin yang sesungguhnya. Diperlukan suatu
tim yang bersifat permanen yang dikenal dan padu dengan dinas instansi terkait
baik di propinsi, kabupaten kota sampai ke kecamatan. Tim itu harus
berkemampuan untuk melakukan:
1.
Pengamatan langsung dan kajian
bersama yang melibatkan: ahli
pendidikan, tokoh masarakat (pendidik) nagari, serta dialog dengan kaum duafa, langsung.
2.
Perumusan
program Kurikulum Muatan Lokal di sekolah, dan program pendidikan luar sekolah
yang benar-benar berguna bagi penduduk (miskin) yang bersekolah atau berdiam di
Nagari Binaan. Walaupun memang tidak semua rakyat nagari itu miskin, dan biasanya
rakyat kaya memerlukan muatan lokal dan program keterampilan yang berbeda dari
kebutuhan mendesak rakyat miskin.
3.
Inisiasi
pelaksanaan pendidikan (kurikulum muatan lokal) serta diklat PLS , yang
bersifat teknologi terapan sederhana, yang terprogram dan terlaksana dengan
rapi.
4.2 Saran
1.
Agar keanggotaan tim pembinaan tidak terlalu alir, sering gonta-ganti, dan setiap anggota
tim yang turun ke negeri dapat memberikan masukan yang jelas kepada leading
sektor pembinaan. Akan lebih bagus bila anggota tim pembinaan nagari itu
dipikirkan untuk dijadikan ‘tim permanen lintas sektoral’ yang menguasai permasalahan (kesehatan, pendidikan dan
ekonomi kerakyatan), dengan Surat Tugas dari Gubernur.
2.
Harus ada komunikasi yang
intense antara
pemuka masyarakat dan pemerintahan nagari dengan tim. Diperlukan pula forum
pendiskusian berbagai alternatif kegiatan, yang ditawarkan, untuk mengatasi
berbagai masalah.
DAFTAR PUSTAKA
- UU No.20/2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional
- PP No. 19/2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 45/2006
Tentang UN Tahun Ajaran 2006/2007.
- Media Cetak : Kompas,5/9/2001; Pikiran
Rakyat, 06/10/2002; Republika, 10/5/2005; Republika, 13/7/2005; Pikiran
Rakyat,15/07/2005; Kompas, 6/2/2007; Koran Tempo, 07/03/2007.
- Website : www.suara pembaruan.com/16 juli 2004;
www.undp.org/hdr2004 ; www.worldbank.com; www.republikaonline.com; www.indonesia.go.id
(Senin 12/2/07); http://www.perbendaharaan.go.id/20-02-2007; www.Pikiran
Rakyat.com (03/2004); www. Klik-galamedia.com, (08 Februari 2007); (www.tempointeraktif.com);
www.bapeda-jabar.go.id/2006. www.tempointeraktif.com (8/3/2007)
- Al-Baghdadi, Abdurrahman.
1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam. Bangil-Jatim: Al-Izzah
- Muhamad Shidiq Al-Jawi.
Pendidikan Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. Artikel. www.khilafah1924.org
- Panduan KKN Wajar Dikdas 9
Tahun, UPI 2006.
- Bulletin Epitech 2006,
Disdik Prov.Jabar.
- Blog: http://blog.appidi.or.id/?p=430;
makalah pendidikan tahun 2007
- Blog: http://dzarmono.wordpress.com/2007/06/11/makalah-pendidikan
tahun 2008
- Blog:
www.tyasmm84.blogspot.com/2008/01/profesi-teknologi-pendidikan.html
- Harian surat Kabar Online: http://www.sergaponline.com/berita
- Harian Bisnis indonesia:
www.bisnis.com
- Harian Kompas Online: www.kompas.com
- Harian Pikiran Rakyat Online: http://www pikiranrakyat.com
.jpg)
